Ketua PGRI Prov. NTB : Drs. H. M. Ali H. A. Rahim ANGKAT BICARA GURU HARUS DIPERLAKUKAN SAMA PNS DAN NON PNS SAMA PUNYA TANGUNG JAWAB

Mataram, Suara Guru NTB - Semua orang adalah pemimpin dan setiap yang dipimpin akan diminta pertanggung jawaban, dalam menyandang jabatan ketua PGRI sosok pemimpin yang energik Drs. H.M.Ali H.A.Rahim, akan terus memperjuangkan untuk menjewantahkan dari berbagai masalah, dari masalah guru honorer sampai guru PNS untuk mengembangkan sistem dan pelaksanaan pendidikan secara nasional dengan landasan pendidikan sebagai Layanan Masyarakat Bukan Komoditi. Tidak semudah membalik telapak tangan kalau tidak teraplikasikan dalam jati diri ilmu dan etos dari pengalaman yang tertanam dalam diri pemimpin dan tidak semua orang bisa melakoninya tanpa tergelitik tekad yang tinggi untuk mampu menyukseskannya apa yang menjadi harapan, dengan berbagai cobaan pasti akan dihadapi tapi bagi dirinya akan menjadi nilai tersendiri dan menjadi motivasi dalam memimpin PGRI Prov. NTB.

“KELUARKAN PP BULAN MEI 2010”
Sebagai payung hukum guru honorer, PGRI se Indonesia Siap Bertindak

Berikut sekelumit ulasan wawancara wartawan media Suara Publik NTB, diusai kesibukannya ketua PGRI Prov. NTB diruang kerjanya.

Apa langkah PGRI dalam upaya mendapatkan kelayakan gaji honorer?

Upaya peningkatan kesejahteraan kehidupan guru melalui Konferensi Kerja Nasional di Kalimantan Timur pada bulan Januari tahun 2010 memberikan detlain pada pemerintah bulan Mei maksimal harus dikeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) dalam pemberian gaji kelayakan guru-guru tidak tetap (GTT) yang dihitung sesuai dengan masa pengabdian atau golongan sesuai tingkat pendidikan yang ditempuh misalnya sarjana Diploma (DII) golongan IIB, Strata satu (S1) golongan IIIA dan tingkatan lainnya.
Dengan upaya keras ini pun tentu menjadi harapan guru tidak tetap (GTT), yang selama ini dipandang sebagai guru suka rela yang tidak menerima gaji tetap terkadang dikasih terkadang tidak dikasi gajinya. Dengan hal itu PGRI se Indonesia akan mengambil sikap dan tindakan apa bila pemerintah tidak mengeluarkan Peranturan Pemerintah (PP) sebagai payung hukum dalam pembayaran kelayakan gaji guru honorer yang direncanakan akan dikeluarkan pada bulan Mei tahun 2010.

Apa langkah-langkah ketua PGRI dalam mengoptimalkan peran serta guru di NTB khususnya?

Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) berperan aktif mencerdaskan bangsa, mengembangkan system dan pelaksanaan pendidikan nasional, meningkatkan profesionalitas dan PGRI sebagai organisasi profesi punya kewajiban moral dalam rangka untuk meningkatkan peran serta guru untuk meningkatkan pribadi masing-masing melalui pendidikan diharapkan juga dapat memahami pelajaran itu lebih baik, pada tatarannya nanti akan menghasilkan mutu pendidikan ini yang optimal PGRI dalam tataran organisasi profesi, organisasi perjuangan dan organisaii ketenaga kerjaan akan terus mengedepankan cara kerja yang profesional. Guru sebagai strategi yang utama dalam mencerdaskan generasi bangsa oleh karena itu maka keberadaan organisasi profesi di dalam hal ini untuk meningkatkan pemberian pembelajaran para guru secara berkelanjutan baik itu melalui kelompok, yang sebagaimana dikenal sebagai gugus SD, SMP, sesuai dengan masing-masing yang diemban untuk meningkatkan profesionalisme sebagai guru sebagai penanggung jawab dilapangan sangat diharapkan.

Apa sasaran utama dalam peningkatan mutu pendidikan melalui program sertifikasi guru?

Untuk dimaklumi atas program sertifikasi guru pemerintah bukan semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan guru tetapi yang paling pokok untuk meningkatkan profesionalisme diri guru dengan adanya sertifikasi sebagai citra bangsa Indonesia dimata dunia dengan mengangkat harkat dan martabat guru.
Peningkatan mutu pendidikan konsekwensi terhadap tunjangan sertifikasi dituntun untuk profesional siap antisipasi dan adaptasi terhadap perubahan, adapun kunci guru profesional yang paling utama adalah komitmen terhadap tugasnya untuk menyiapkan metode semua pelajaran dengan baik, namun juga hal penting lainnya guru sebagai pengajar, pendidik, pelatih, Pembimbing, manajer pembelajaran dan sebagai contoh tauladan untuk “digugu dan ditiru”, bukan justru “wagu lan saru”. Serta profesi mulia guru diharapkan menjadikan sebagai sebuah hoby yang mengantarkan dalam peningkatan mutu pendidikan menjadi harapan semua orang oleh karena itu perhatian pemerintah terhadap guru sangat besar dengan adanya landasan terhadap UU Nomor :14 Tahun 2005 memberikan perhatian dan penghargaan kepada semua guru dalam meningkatkan dan menyejahterakan guru :
o Mengangkat harkat, martabat dan citra guru
o Meningkatkan tanggung jawab professional guru sebagai : Pengajar, pendidik, pelatih, pembimbing, manajer pembelajaran.
o Memberdayakan profesi guru
o Memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan terhadap profesi guru
o Meningkatkan mutu layanan dan hasil pendidikan
o Mendorong peran serta masyarakat dan kepedulian terhadap guru.

Siapa saja yang bisa mendapatkan program sertifikasi?

Program peningkatan mutu pendidikan dan kesejahteraan guru dan dosen melalui program sertifikasi bukan hanya diperuntukan kepada guru Pegawai Negeri Sipil (PNS) saja namun pemerintah memperuntukan juga pada guru honorer dan juga menjadi pekerjaan keras kami sebagai organisasi profesi memperjuangkan akan kesejahteraannya guru tidak tetap (GTT) maka dari itu untuk program sertifikasi baik guru honor yang diangkat oleh kepala sekolah maupun yang diangkat oleh yayasan dan guru honor yang diangkat pemerintah kabupaten kota menyangkut UU No.14 tahun 2005 tentang kesejahteraan guru dan dosen akan tetap kami perjuangkan. Dengan demikian ada standnar kelayakan kehidupan minimal bagi seorang guru merupakan suatu upaya yang harus dilakukan PGRI seindonesia sebagaimana mengembangi beban tugas guru dengan perhatian kesejahteraan yang dicapai disamping itu pula gaji serta tunjangan profesi dan tunjangan kemaslahatan serta perbaikan tunjangan gaji pokok semua itu adalah upaya-upaya yang dilakukan guna untuk meningkatkan kesejahteraan kehidupan guru.

Apa NTB mengalami kekurangan guru?

Mengenai kurangnya guru di NTB diharapkan dengan hadirnya guru-guru tidak tetap merupakan sebuah mutiara bagi sekolah adapun tujuannya untuk mencukupi kebutuhan guru, sementara itu akibat hadirnya guru tidak tetap dianggap sebagai melengkapi kebutuhan para guru diharapkan harus ada kesetaraan perlakuan terhadap guru tidak tetap karena sama memiliki tanggung jawab terhadap peningkatan mutu pendidikan dan mencerdasan anak bangsa dengan pelaksanaan pendidikan secara nasional.
Menurut data Desember tahun 2009 yang serjana yang melakukan pengabdian dari tingkat SD, sampai tingkat SMA dan SMK 14.000 lebih non PNS potensi ini harus dijaga kualitas serta mutunya dan harus memperjuangkan hak-hak mereka karena peran mereka sama dengan guru-guru negeri.